Download Buku Saku Stunting Desa-1.pdf PDF

TitleBuku Saku Stunting Desa-1.pdf
File Size6.8 MB
Total Pages42
Table of Contents
                            Buku Saku Stunting 2017 Cover.pdf (p.1)
Buku Saku Stunting 2017 - Sambutan.pdf (p.2-6)
Buku Saku Stunting 2017 - Isi.pdf (p.7-41)
Buku Saku Stunting 2017  Back Cover.pdf (p.42)
                        
Document Text Contents
Page 2

Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting

i







Kata Sambutan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan merupakan jabaran dari Nawa Cita ke–5
dan ke-3. Namun, upaya menghadirkan generasi emas Indonesia ini

dibayangi kehadiran stunting yang masih mengancam. Stunting merujuk
pada kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari tinggi badan seumurannya.
Stunting terjadi lantaran kekurangan gizi dalam waktu lama pada masa

1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Indonesia saat ini tengah bermasalah dengan stunting. Hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi stunting
mencapai 37,2%. Stunting bukan perkara sepele. Hasil riset Bank Dunia

menggambarkan kerugian akibat stunting mencapai 3—11% dari
Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai PDB 2015 sebesar
Rp11.000 Triliun, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia

diperkirakan mencapai Rp300-triliun—Rp1.210 triliun per tahun.

Besarnya kerugian yang ditanggung akibat stunting lantaran naiknya
pengeluaran pemerintah terutama jaminan kesehatan nasional yang
berhubungan dengan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke,

diabetes atapun gagal ginjal. Ketika dewasa, anak yang menderita stunting
mudah mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan
penyakit tidak menular seperti jantung, stroke ataupun diabetes. Stunting

menghambat potensi transisi demografis Indonesia dimana rasio penduduk
usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja menurun. Belum lagi

Page 21

Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting

15







Kewenangan Desa dan Implikasinya

Kewenangan Desa

Desa berwenang untuk Mengatur dan Mengurus kegiatan

berdasarkan hak asal usul dan kegiatan yang berskala lokal Desa.

Desa berwenang untuk Mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah



Implikasi



• Desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik (Kesehatan,

Pendidikan) yang berskala Desa melalui sinergitas dengan sector

penyedia layanan. Namun sektor tetap bertanggungjawab

terhadap kualitas layanan termasuk dalam peningkatan kapasitas

penyelenggaraan layanan.



• Jika sektor (Kesehatan, Pendidikan) menilai ada hal yang strategis

dan/ atau adanya kejadian luar biasa untuk dilakukan kegiatan

desa maka kegiatan itu harus dikoordinasikan dan diurus oleh

Desa. Pengertian strategis: kegiatan yang terkait dengan prioritas

program nasional atau program daerah, kegiatan yang terkait

dengan pengembangan kawasan.

Page 22

Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting

16









Potensi Desa Untuk Penanganan Stunting



Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional

melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya

penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat

memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang

relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes

Rujukan Belanja Desa untuk penangan stunting diperkuat dengan

telah dikeluarkannya Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa



Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting



Bab III Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai

kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bab III Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan pembangunan

Desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk

pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Bab III Pasal 7 Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di

bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

anak.

Page 41

Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting

35

Page 42

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Similer Documents