Document Text Contents
Page 2
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
i
Kata Sambutan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan merupakan jabaran dari Nawa Cita ke–5
dan ke-3. Namun, upaya menghadirkan generasi emas Indonesia ini
dibayangi kehadiran stunting yang masih mengancam. Stunting merujuk
pada kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari tinggi badan seumurannya.
Stunting terjadi lantaran kekurangan gizi dalam waktu lama pada masa
1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Indonesia saat ini tengah bermasalah dengan stunting. Hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi stunting
mencapai 37,2%. Stunting bukan perkara sepele. Hasil riset Bank Dunia
menggambarkan kerugian akibat stunting mencapai 3—11% dari
Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai PDB 2015 sebesar
Rp11.000 Triliun, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia
diperkirakan mencapai Rp300-triliun—Rp1.210 triliun per tahun.
Besarnya kerugian yang ditanggung akibat stunting lantaran naiknya
pengeluaran pemerintah terutama jaminan kesehatan nasional yang
berhubungan dengan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke,
diabetes atapun gagal ginjal. Ketika dewasa, anak yang menderita stunting
mudah mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan
penyakit tidak menular seperti jantung, stroke ataupun diabetes. Stunting
menghambat potensi transisi demografis Indonesia dimana rasio penduduk
usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja menurun. Belum lagi
Page 21
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
15
Kewenangan Desa dan Implikasinya
Kewenangan Desa
Desa berwenang untuk Mengatur dan Mengurus kegiatan
berdasarkan hak asal usul dan kegiatan yang berskala lokal Desa.
Desa berwenang untuk Mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Implikasi
• Desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik (Kesehatan,
Pendidikan) yang berskala Desa melalui sinergitas dengan sector
penyedia layanan. Namun sektor tetap bertanggungjawab
terhadap kualitas layanan termasuk dalam peningkatan kapasitas
penyelenggaraan layanan.
• Jika sektor (Kesehatan, Pendidikan) menilai ada hal yang strategis
dan/ atau adanya kejadian luar biasa untuk dilakukan kegiatan
desa maka kegiatan itu harus dikoordinasikan dan diurus oleh
Desa. Pengertian strategis: kegiatan yang terkait dengan prioritas
program nasional atau program daerah, kegiatan yang terkait
dengan pengembangan kawasan.
Page 22
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
16
Potensi Desa Untuk Penanganan Stunting
Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional
melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan
Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya
penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat
memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang
relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes
Rujukan Belanja Desa untuk penangan stunting diperkuat dengan
telah dikeluarkannya Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting
Bab III Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai
kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Bab III Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan pembangunan
Desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk
pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
Bab III Pasal 7 Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak.
Page 41
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
35
Page 42
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
i
Kata Sambutan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan merupakan jabaran dari Nawa Cita ke–5
dan ke-3. Namun, upaya menghadirkan generasi emas Indonesia ini
dibayangi kehadiran stunting yang masih mengancam. Stunting merujuk
pada kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari tinggi badan seumurannya.
Stunting terjadi lantaran kekurangan gizi dalam waktu lama pada masa
1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Indonesia saat ini tengah bermasalah dengan stunting. Hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan prevalensi stunting
mencapai 37,2%. Stunting bukan perkara sepele. Hasil riset Bank Dunia
menggambarkan kerugian akibat stunting mencapai 3—11% dari
Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai PDB 2015 sebesar
Rp11.000 Triliun, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia
diperkirakan mencapai Rp300-triliun—Rp1.210 triliun per tahun.
Besarnya kerugian yang ditanggung akibat stunting lantaran naiknya
pengeluaran pemerintah terutama jaminan kesehatan nasional yang
berhubungan dengan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke,
diabetes atapun gagal ginjal. Ketika dewasa, anak yang menderita stunting
mudah mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan
penyakit tidak menular seperti jantung, stroke ataupun diabetes. Stunting
menghambat potensi transisi demografis Indonesia dimana rasio penduduk
usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja menurun. Belum lagi
Page 21
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
15
Kewenangan Desa dan Implikasinya
Kewenangan Desa
Desa berwenang untuk Mengatur dan Mengurus kegiatan
berdasarkan hak asal usul dan kegiatan yang berskala lokal Desa.
Desa berwenang untuk Mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Implikasi
• Desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik (Kesehatan,
Pendidikan) yang berskala Desa melalui sinergitas dengan sector
penyedia layanan. Namun sektor tetap bertanggungjawab
terhadap kualitas layanan termasuk dalam peningkatan kapasitas
penyelenggaraan layanan.
• Jika sektor (Kesehatan, Pendidikan) menilai ada hal yang strategis
dan/ atau adanya kejadian luar biasa untuk dilakukan kegiatan
desa maka kegiatan itu harus dikoordinasikan dan diurus oleh
Desa. Pengertian strategis: kegiatan yang terkait dengan prioritas
program nasional atau program daerah, kegiatan yang terkait
dengan pengembangan kawasan.
Page 22
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
16
Potensi Desa Untuk Penanganan Stunting
Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional
melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan
Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya
penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat
memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang
relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes
Rujukan Belanja Desa untuk penangan stunting diperkuat dengan
telah dikeluarkannya Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting
Bab III Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai
kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Bab III Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan pembangunan
Desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk
pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
Bab III Pasal 7 Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak.
Page 41
Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting
35
Page 42
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia
