Download Commercial Paper PDF

TitleCommercial Paper
File Size78.0 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 1

COMMERCIAL PAPER



A. Pengertian dan Jenis-Jenis Commercial Paper

Pada awalnya istilah Commercial Paper tidak dikenal dalam kerangka hukum Indonesia
walaupun belum merupakan aturan berbentuk Undang-undang. Hal ini tersebut dimaklumi
karena dewasa ini banyaknya perkembangan jenis surat berharga sebagai instrumen pasar uang.
Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka Commercial Paper
kemudian masuk dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah Commercial Paper
kemudian dicoba di Indonesia dengan istilah surat sanggup tanpa jaminan yang baru dikenal di
Indonesia karena perkembangan globalisasi dewasa ini.


Menurut Dictionary of Business Term dalam buku Munir Fuady yang berjudul Hukum
Perkreditan Kontemporer :


“Commercial Paper diartikan sebagai suatu obigasi jangka pendek dengan jangka waktu
jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau
peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang cash untuk sementara waktu. Instrumen
tersebut tidak ada jaminannya (unsecurer instrument) dan biasanya diberikan secara discount
sungguhpun didapati juga yang memberikan bunga tertentu”.


Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik pengertian mengenai karakteristik
Commercial Paper. Commercial Paper merupakan surat berharga berjangka waktu pendek
dengan tempo 2 sampai 270 hari atau kurang dari satu tahun, yang dikeluarkan oleh bank,
perusahaan atau peminjam lain kepada investor untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang
cepat bagi sipenerbit. Sebagai imbalannya investor akan memperoleh bayaran diskonto yaitu
selisih nilai harga nominal dengan harga penjualan karena harga penjualan Commercial Paper
tersebut di bawah harga nominalnya.


Commercial Paper memang merupakan produk dari perkembangan dunia usaha yang
berkembang pesat belakangan ini. Perkembangan ini membuat Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang Indonesia praktik tertinggal. Mengingat perubahan ini maka bank Indonesia sejak
tanggal 11 Agustus 1995 mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur tentang persyaratan
penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui bank umum
di Indonesia.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR ini, Commercial
Paper adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau
perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.4
Sedangkan yang merupakan ciri-ciri dari suatu Commercial Paper menurut Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran No.28/49/UPG antara lain :

1. Merupakan janji untuk membayar tanpa syarat.
2. Merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam surat sanggup.
3. Berjangka waktu pendek yaitu tidak melebihi 9 bulan.
4. Umumnya diperjual belikan dalam bentuk discount

Page 2

5. Tidak mempunyai jaminan hutang
6. Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya nama ataupun
7. perusahaan yang telah dirating bagus oleh perusahaan peringkat.
8. Merupakan instrumen pasar uang, sungguhpun dapat dikembangkan untuk menjadi

instrumen pasar modal.

Hingga saat ini belum ada pengaturan yang khusus mengenai Commercial Paper di
Indonesia. Oleh karena itu Commercial Paper tidak dapat disebutkan secara pasti.

Ada yang membedakannya berdasarkan apakah Commercial Paper itu memakai
pengaturan penerbitan (arranger) atau tidak, apakah Commercial Paper tersebut memakai
perjanjian jual beli atau tidak, atau apakah Commercial Paper itu memakai jaminan atau tidak.
Ada juga yang membedakan berdasarkan kriteria yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang yaitu merupakan surat promes atau bukan.





B. Syarat-Syarat Sah Commercial Paper

Syarat-syarat formal penerbitan Commercial Paper melalui bank umum di Indonesia
menjadi jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 termasuk persyaratan mengenai
pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang diakui di dalam negeri.

Pasal 2 yang mengatur persyaratan formal Commercial Paper, yaitu sebagai berikut :


a. Mencantumkan
1. Klausula sanggup dan kata-kata “SURAT SANGGUP” di dalam teksnya dan

dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penetapan hari bayar
4. Penetapan pembayaran
5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan
7. Tanda tangan penerbit


b. Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam Pasal 1 angka 9 surat keputusan
d. ini.
e. Pada halaman muka Commercial Paper sekurang-kurangnya dicantumkan halhal sebagai

berikut :
1. Kata-kata “SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)”

yang ditulis kata-kata “SURAT SANGGUP” sebagaimana dimaksud dalam
huruf a butir I diatas ;

Page 7

sebaliknya, maka endosemen tanpa penanggalan dianggap ditempatkan sebelum lampaunya
tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan protes (Pasal 119 KUHD).



b. Penguangan Commercial Paper

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR, tanggal 11
Agustus ada dua cara penguangan surat berharga komersial yaitu :

1. Surat berharga komersial yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada
agen pembayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.

2. Setelah jangka waktu tersebut, surat berharga komersial hanya dapat ditagih langsung
kepada penerbit.


Kadangkala dalam penulisan surat berharga antar berupa tulisan nominal dengan hurup
berbeda, mengenai hal ini menurut Surat Keputusan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Surat berharga komersial yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang ditulis
dalam huruf dan dalam angka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap
lengkapnya. Hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum.

2. Dalam jumlah uang tertulis ditulis berulang-ulang dan dapat selisih, maka yang berlaku
adalah jumlah yang terkecil.

3. Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam surat berharga komersial harus ditanda
tangani oleh penerbit tempat kosong yang tedekat dengan perubahan dan ditanda tangani
serta oleh pengatur penerbit dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut.




c. Lampaunya Waktu


Lampau waktu atau kadaluarsa merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan masa
atau waktu berlakunya surat berharga, apakah suatu surat berharga yang masih berlaku atau tidak
atau kapan suatu surat berharga telah jatuh waktu atau dapat dicairkan pada si penerbit atau si
tersangkut. Ketentuan lampau waktu surat sanggup diatur dalam Pasal 168 a sampai dengan
Pasal 170 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 169 KUHD bahwa semua penuntutan hak yang
timbul dari surat sanggup terhadap akseptan, lampau waktu dengan lampaunya waktu 3 (tiga)
tahun dihitung sejak hari gugur. Penuntutan-penuntutan hak dari pemegang terhadap endosan-
endosan dan terhadap penerbit lampau waktu karena lampaunya waktu 1 (satu) tahun, dihitung di
hari penanggalan protes yang dibuat tepat pada waktunya atau bilamana ada klausula biaya, sejak
hari gugurnya. Penuntutan penuntutan hak dari endosan-endosan terhadap satu sama lain dan
terhadap penerbit lampau waktu karena lampaunya waktu 6 (enam) bulan, sejak hari, dimana
endosan membayar surat sanggup untuk memenuhi wajib regresnya atau sejak hari dimana ia
sendiri dimuka hakim keterlambatan waktu yang dimaksud dalam hal di atas tidak dapat
dikemukakan oleh akseptan bila atau sekedar ia menerima dana atau ia memperkaya diri yang
tidak dibenarkan.

Page 8

ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER


A. Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia


Commercial Paper merupakan salah satu instrumen hutang jangka pendek yang berfungsi
sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dan penempatan dana jangka pendek bagi perusahaan
terkemuka. Untuk memacu agar jenis instrumen ini dapat diperdagangkan sehingga dapat
berfungsi sebagai alat likuid maka diperlukan peraturan-peraturan permainan demi terciptanya
perdagangan yang efektif.

Akhir-akhir ini Commercial Paper mulai dibicarakan oleh berbagai kalangan dan dibahas
dalam beberapa semianr. Dari beberapa seminar yang diadakan terdapat perbedaan pendapat
antara para pakar mengenai dasar hukum perdagangan Commercial Paper di Indonesia. Pendapat
pertama menyatakan Commercial Paper adalah warkat pasar uang baru yang tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, baik peraturan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang maupun diluar KUHD. Sedangkan pendapat kedua menyatakan
bahwa Commercial Paper diatur dalam KUHD Buku I Bab 6 khususnya tentang promes.



a. Commercial Paper tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.


Jika Commercial Paper tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia, apa dasar hukumnya ? Menurut pendukung pendapat ini, dasar hukumnya semata-
mata perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengeluarkan Commercial Paper (Pasal
1338 KUHPerdata).

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah :

1. Perjanjian penerbitan Commercial Paper (issuing agency agreement) antara penerbit
Commercial Paper dengan agen penerbit Commercial Paper.

2. Perjanjian pembayaran Commercial Paper (paying agency agreement) antara penerbit
Commercial Paper dengan agen pembayar Commercial Paper. (Kedua perjanjian ini
dapat digabungkan dalam satu dokumen karena agen penerbit dan agen pembayar dapat
dijabat oleh pihak yang sama).

3. Perjanjian jual beli Commercial Paper (note purchase agreement) dan sertifikat antara
penerbit dengan investor.


Dari perjanjian-perjanjian tersebut terlihat bahwa kecuali perjanjian jual beli Commercial
Paper dengan sertifikat, pemegang Commercial Paper (investor) tidak menjadi pihak dalam
perjanjian sehingga tidak ada hak apapun yang dimiliki investor dari perjanjian-perjanjian
tersebut.

Dalam perjanjian jual beli Commercial Paper dengan sertifikat, pada prakteknya investor
menandatangani sertifikat yang menyatakan bahwa investor mengikatkan diri pada ketentuan-
ketentuan perjanjian jual beli Commercial Paper itu sendiri. Menurut hukum Indonesia,

Page 14

dipergunakan dalam kebiasaan surat berharga tersebut. Namun lewat peraturan pihak perbankan,
Bank dilarang menjadi penjamin atas suatu Commercial Paper (Pasal 10 ayat (2) SK BI No.
28/52/KEP/DIR tahun 1995).



3. Ketentuan di Bidang Keuangan

Pihak yang terlibat dalam transaksi Commercial Paper bukan hanya bank, tetapi mungkin
juga pihak perusahaan lain yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek ini bukan bank karena diatur
dalam peraturan-peraturan di bidang keuangan dan tidak tunduk kepada peraturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perusahaan efek termasuk kedalam salah satu jenis perusahaan
pebiayaan atau yang disebut dengan Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Security
Company).


Menurut Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan efek
tersebut dapat merupakan perusahaan yang khusus didirikan untuk kegiatan perdagangan surat
berharga atau perusahaan pembiayaan yang kegiatan bisnisnya juga meliputi bidang bidang
pembiayaan lainnya seperti leasing, factoring, kartu kredit dan pembiayaan konsumen atau
modal ventura (Pasal 4). Tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.
468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1251/KMK.013/1998 maka perusahaan perdagangan surat berharga dan perusahaan pemodal
ventura haruslah merupakan perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri. Yang boleh
digabung dalam kegiatan suatu perusahaan hanyalah kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan
pembiayaan konsumen (Pasal 1).


Disamping mempunyai wajah sebagai perusahaan finansial, perusahaan efek juga sangat
berorientasi kepada pasar modal sehingga diawasi ketat oleh otoritas bursa efek. Dalam hal
perusahaan efek yang melakukan usaha untuk efek yang bersifat hutang yang jatuh temponya
tidak lebih dari satu tahun (termasuk Commercial Paper), tidak memerlukan ijin Bapepam (Pasal
30 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995).

Dalam penerbitan dan perdagangan Commercial Paper, perusahaan efek dapat bertindak
sebagai arranger, issuing agent, paying agent dan dealer. Seperti juga bank, suatu perusahaan
efek dilarang menjadi penerbit Commercial Paper karena perusahaan efek sebagai suatu
perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk giro,
deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (promisory note). Commercial Paper termasuk
kedalam kategori Promisory note.



4. Ketentuan di Bidang Pasar Modal

Ketentuan ini berlaku hanya apabila Commercial Paper tersebut diperdagangkan di pasar
modal dan keterlibatan aturan pasar modal bukanlah merupakan gejala umum untuk mengatur
Commercial Paper melainkan hanya merupakan fenomena insidentil belaka.

Page 15

Saat ini pemerintah sedang meneliti kemungkinan untuk melakukan penambahan
terhadap KUHD termasuk pembuatan rancangan Undang-Undang surat berharga sebagai upaya
melindungi transaksi Commercial Paper. Karena seperti yang diketahui, Commercial Paper
merupakan surat berharga yang beresiko tinggi karena penerbitannya tanpa harus menyerahkan
angunan yang spesifik yang tidak ada hak regres pada penjual sebelumnya, agen penerbit
maupun arranger.


Bila pada saat jatuh tempo penerbit tidak mampu membayar, Commercial Paper tersebut
hanya merupakan hubungan hutang piutang antara pemegang terakhir dan penerbit. Pemagang
Commercial Paper harus mengamankan diri dari kemungkinan dari surat berharga itu hilang dan
laporan palsu penjual.


Dari uraian di atas terlihat bahwa ternyata seluk beluk hukum mengenai Commercial
Paper tidaklah segampang yang dibayangkan banyak orang. Hal ini dikarenakan praktek
penerbitan Commercial Paper belum begitu dikenal meluas dan Commercial Paper bukan
tergolong dalam surat berharga konvensional seperti cek dan wesel.

Similer Documents