Download Informed Consent PDF

TitleInformed Consent
File Size150.2 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 1

INFORMED CONSENT

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual

Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan

kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan

secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut

Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan

Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya,

kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting.



Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan

dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian.

Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan

sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.



Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:

1. Diagnosa yang telah ditegakkan.

2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.

3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.

4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.

5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang

lain.

6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.



Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan

kedokteran :

a. Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut.

b. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.



Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan

tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III /

2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1

merupakan dasar daripada persetujuan ( Ayat 2 ).



Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan

kedokteran adalah:

1. Dalam keadaan gawat darurat ( emergensi ), dimana dokter harus segera bertindak untuk

menyelamatkan jiwa.

2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.

Ini tercantum dalam PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008.



Tujuan Informed Consent:

a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak

diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan

pasiennya.

b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena

prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko (

Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )



Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan

penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351 ( trespass, battery, bodily assault ).

Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat

Page 3

10, dan yang dinyatakan secara medis berada dalam keadaan gawat dan / atau darurat, yang

memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingan pasien, tidak diperlukan "Informed

Consent" dari siapapun dan ini menjadi tanggung jawab dokter.



12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan medis di RS / Klinik,

maka RS / Klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.



Sumber: Lampiran SKB IDI No.319/P/BA./88




ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT

Pada dasarnya dalam praktik sehari hari, pasien yang datang untuk berobat ke tempat praktik dianggap

telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan tindakan rutin seperti pemeriksaan fisik.

Akan tetapi, untuk tindakan yang lebih kompleks biasanya dokter akan memberikan penjelasan terlebih

dahulu untuk mendapatkan kesediaan dari pasien, misalnya kesediaan untuk dilakukan suntikan.



Ikhwal diperlukannya izin pasien, adalah karena tindakan medik hasilnya penuh ketidakpastian, tidak

dapat diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi faktor faktor lain diluar kekuasaan dokter,

seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, stadium penyakit, respon individual, faktor genetik,

kualitas obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur dan nasihat dokter, dll.

Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh

akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien. Atas

dasar itulah maka persetujuan pasien bagi setiap tindakan medik mutlak diperlukan, kecuali pasien

dalam kondisi emergensi. Mengingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak sehat,

diharapkan dokter tidak memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pasien, karena

dalam keadaan tersebut, pikiran pasien mudah terpengaruh. Selain itu dokter juga harus dapat

menyesuaikan diri dengan tingkat pendidikan pasien, agar pasien bisa mengerti dan memahami isi

pembicaraan. Persetujuan tersebut disebut dengan Informed Consent.



Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat

berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian

terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH

Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.

2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.

3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang

undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.



Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak ( antara petugas kesehatan dan

pasien ), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut.

Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak

pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan.



Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent

agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah:

1. Tidak bersifat memperdaya ( Fraud ).

2. Tidak berupaya menekan ( Force ).

3. Tidak menciptakan ketakutan ( Fear ).

Page 4

INFORMED CONSENT

Dr. Aswin W. Sastrowardoyo SpOG



Informed consent adalah lebih daripada hanya sekedar mendapatkan tanda tangan seorang pasien

pada suatu formulir persetujuan. Informed consent adalah suatu proses komunikasi antara pasien dan

dokter yang menghasilkan pemberian izin oleh pasien untuk menjalankan suatu intervensi medik

tertentu1.



Dalam proses komunikasi ini, dokter sebagai orang yang memberi terapi atau melakukan tindakan

mediklah yang harus menjelaskan dan mendiskusikan bersama pasien hal-hal di bawah ini. Proses

komunikasi ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal-hal yang harus dibicarakan1:



1. Diagnosis pada pasien, kalau sudah diketahui;

2. Sifat dan manfaat dari pengobatan atau tindakan yang direncanakan;

3. Risiko dan manfaat dari pengobatan atau tindakan yang direncanakan;

4. Pilihan pengobatan atau tindakan yang lain yang tersedia (tanpa melihat biayanya maupun apakah

termasuk di dalam pembiayaan yang dicakup oleh asuransi);

5. Risiko dan manfaat dari pilihan pengobatan atau tindakan lain yang tersedia; dan

6. Risiko dan manfaat yang dihadapi apabila suatu pengobatan atau tindakan tidak dilakukan.



Sebaliknya, pasien atau klien harus mempunyai kesempatan untuk bertanya untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik mengenai suatu pengobatan atau tindakan. Dengan demikian dia akan

dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang baik mengenai suatu intervensi medik.

Keputusan yang dia ambil bisa berupa persetujuan maupun penolakan akan intervensi tersebut.

Informed consent baru dianggap sah kalau diberikan oleh seorang pasien/klien yang kompeten dan

diberikan secara sukarela2





INFORMED CONSENT, HUKUM, DAN ETIKA3

Dalam sejarahnya, informed consent berakar pada banyak disiplin ilmu pengetahuan, termasuk dalam

ilmu kesehatan/kedokteran, ilmu hukum, ilmu perilaku sosial, dan ilmu filsafat moral/etika. Belakangan

ini, bidang ilmu yang sangat berpengaruh dalam hal informed consent adalah ilmu hukum dan ilmu

filsafat moral atau filsafat etika. Kedua disiplin ilmu ini, keduanya dengan metoda dan objektifnya

tersendiri, mempunyai fungsi sosial dan intelektual yang berbeda.



Walaupun pendekatan kedua bidang ilmu ini terhadap informed consent rumit dan kontroversial,

intisari dari pendekatan secara hukum, dan pendekatan secara etika mudah dimengerti. Hukum

memfokuskan diri terutama pada konteks klinis, tidak pada riset. Dalam kacamata hukum, dokter

mempunyai kewajiban untuk pertama memberi informasi kepada pasiennya dan kedua untuk

mendapatkan izinnya. Apabila seorang pasien cedera akibat dokter lalai dengan tidak memberikan

informasi yang lengkap mengenai suatu pengobatan atau tindakan, maka pasien dapat menerima

kompensasi finansial dari si dokter karena telah menyebabkan cedera tersebut. Visi legal ini lebih

berfokus pada kompensasi finansial daripada pada pemberian informasi dan izin yang diberikan pasien

secara umum.



Dari segi filsafat etika, informed consent terutama menyangkut pilihan secara otonomi dari pasien dan

subyek penelitian.



Secara sederhana kita bisa menyingkat kedua pendekatan ini sebagai berikut: Pendekatan hukum

datang dari teori pragmatis. Pasien mempunyai hak untuk memberi izin atau menolak, akan tetapi

fokusnya adalah pada dokter, yang mempunyai kewajiban dan mempunyai risiko membayar ganti rugi

Page 6

5. Harga Diri. Pasien, dan dokter mempunyai hak atas harga dirinya5.



6. Kebenaran dan Kejujuran. Kebenaran dan kejujuran adalah suatu keharusan di dalam hubungan

dokter pasien / subyek. Informed consent diberikan oleh pasien / subyek berdasarkan informasi yang

benar dan jujur5.



pengertian informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan

tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik internasional bidan yang

dinyatakan oleh ICM tahun 1993 bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah

mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab terhadap hasil

dari pilihannya. Definisi informasi dalam konteks ini adalah meliputi: informasi yang lengkap

sudah diberikan dan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan, dan

kemungkinan hasil dari tiap pilihannya. Hak dan keinginan wanita harus dihormati, tujuannya

adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya.

Dari riwayat yang sudah lama berlangsung, petugas kesehatan termasuk bidan sungkan

baik untuk membagikan informasi maupun membuat keputusan bersama dengan klien. Ini

bertentangan dengan aspek hukum dan untuk sikap profesionalisme yang wajib dan bersusah

payah untuk menjelaskan kepada klien semua kemungkinan pilihan tindakan dan hasil yang

diharapkan dari setiap pilihannya.

Di negara manapun ada hambatan dalam memberdayakan wanita mengenai pelaksanaan

informed choice ini, misalnya sangat kurang informasi yang diperoleh ketika wanita mulai hamil

dan ada prasangka bahwa wanita sendiri enggan menggambil tanggung jawab untuk membuat

keputusan yang sulit dalam kehamilan maupun persalinan. Dari hasil penelitian yang pernah

dilakukan menunjukan bahwa wanita ingin membuat pilihan kalau diberikan informasi yang

cukup dan justru para bidan yang enggan memberikan informasi yang lengkap agar wanita dapat

membuat keputusan. Wanita dengan pendidikan tinggi dapat membuat pilihan karena banyak

membaca atau mempunyai bekal untuk membuat keputusan, tetapi untuk sebagian besar masih

sulit karena berbagai alasan, misalnya alasan social ekonomi, kurangnya pendidikan dan

pemahaman masalah kesehatan, kesulitan bahasa dan pemahaman system kesehatan yang

tersedia.



Sebagai seorang bidan dalam memberikan inform choise kepada klien harus:

 Memperlakukan klien dengan baik.

 Berinteraksi dengan nyaman

 Memberikan informasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan.

 Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan

kondisinya.

Page 7

B. Perbedaan Pilihan (choice) dengan Persetujuan (consent)

1. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek

hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan.

2. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan,

yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek

otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri.

Choice berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya

sehinggga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya.



C. Rekomendasi yang Dianjurkan untuk Bidan

1. Bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar

dapat membuat keputusan klinisdan secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman

dan memuaskan kliennya.

2. Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti

oleh si wanita dengan menggunakan media alternative dan penterjemah kalau perlu, begitu juga

tatap muka langsung.

3. Bidan dan petugas kesehatan lain perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri dalam

menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil

sendiri. Ini tidak hanya dapat diterima secara etika tetapi juga melegakan para profesional

kesehatan. Memberikan jaminan bahwa para petugas kesehatan sudah memberikan asuhan yang

terbaik dan memastikan bahwa wanita itu sudah diberikan informasi yang lengkap tentang

implikasi dari keputusan mereka dan mereka telah memenuhi tanggung jawab moral mereka.

4. Dengan memfokuskan asuhan yang berpusat pada wanita dan berdasarkan fakta, diharapkan

bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin.

5. Tidak perlu takut akan konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling

memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan wanita dari system

asuhan dan suatu tekanan positif terhadap perubahan.



informed choice dan informed consent dan contoh kasus INC

1. Informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif

asuhan yang akan dialaminya, pilihan (choice) harus dibedakan dari persetujuan (concent).

Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang

memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan

(choice) lebih penting dari sudut pandang wanita (pasien)sebagai konsumen penerima jasa

asuhan kebidanan.

Tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya

membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak wanita

untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik

internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993, bahwa bidan harus menghormati hak

wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab

untuk hasil dari pilihannya.

Similer Documents