Download PPOA IPNU PDF

TitlePPOA IPNU
File Size2.8 MB
Total Pages406
Document Text Contents
Page 1

�Peraturan Organisasi & Pedoman Administrasi PP IPNU

Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

PERATURAN ORGANISASI
PERATURAN PIMPINAN PUSAT

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Page 2

�� Peraturan Organisasi & Pedoman Administrasi PP IPNU

(c) IPNU Agustus 2010

PERATURAN ORGANISASI
PERATURAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Editor :
Ahmad Murodi M.
F a t h o n i
Samsun Tohari

Sampul :
rommy_malchan

Lay Out :
Anang Hudalloh

Diterbitkan oleh :
Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Graha PBNU Lt. 5
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
Telp./Fax : 021-3156480
site : www.ipnu.or.id

Page 203

���Peraturan Organisasi & Pedoman Administrasi PP IPNU

Pasal 235
Himne

(1) Himne dinyanyikan dalam forum/upacara-upacara resmi
organisasi dan acara-acara massif lainnya.

(2) Himne IPNU berlaku baku secara nasional dengan syair sebagai
berikut:

Page 204

��� Peraturan Organisasi & Pedoman Administrasi PP IPNU

Pilih dengan semurni hati
Kami angkatan muda hakiki
Berjuang pasti
Teruskan nyalamu menuju
Menuju Islam jaya
Syi’arkanlah gema ilahi
Untuk sejahtera nusa bangsa

BAB XXXIX
PAKAIAN-PAKAIAN RESMI

Pasal 236
Pakaian Resepsi

(1) Celana warna hitam.

(3) Dasi bebas.
(4) Jas lengan panjang warna abu-abu, jenis kain Element no 20,

dengan ketentuan :
a. Satu saku terbuka di sebelah kiri atas;
b. dua saku tertutup di bawah (kanan dan kiri);
c. pada saku atas dipasang badge IPNU;

menyebutkan nama daerah;
e. disebelah kanan sejajar dengan nama daerah dipasang

nama pemakai.
(5) Pakaian resmi dilengkapi dengan mutz dan lencana.

maupun eksternal organisasi yang bersifat seremonial.

Pasal 237
Pakaian Dinas Harian (PDH)

(1) Celana Bebas rapi.
(2) Baju Hem dengan ketentuan :

a. Warna abu-abu jenis kain American Drill no. 276, dan bodi

Page 405

���Peraturan Organisasi & Pedoman Administrasi PP IPNU

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Pengawalan Realisasi Anggaran Pendidikan 20% di Daerah
Dalam rangka pengawalan realisasi anggaran pendidikan

sebesar 20 persen dan menciptakan akuntabilitas dan
transparansi penggunaan uang negara tersebut, IPNU
meminta kepada Pemerintah untuk melakukan control
terhadap Pemerintah Daerah, agar realisasi anggaran
pendidikan tersebut tepat sasaran.

pelajar yang saat ini marak dan diindikasikan karena
pengaruh adanya ROHIS. Maka IPNU mendesak Pemerintah
c/q Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementrian
Agama untuk meninjau kembali existensi Rohis/LDS, karena
hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran nilai-nilai
moderasi dalam konteks Islam dan Ke-Indonesiaan

IPNU mendesak kepada Pemerintah agar meninjau
ulang keberadaan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan RI
Nomor 0209/4/1984, meninjau Surat Keputusan Dirjen
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 9 Juni
1980, meninjau UU No. 8 Tahun 1985, tentang Ormas dan
SKB 3 Menteri (Mendikbud-Menag-Menpora), tentang
monopoli tunggal organisasi pelajar di Sekolah (OSIS),

gerak organisasi keagamaan yang berbasis pelajar dengan
berlandaskan Islam Kebangsaan/Moderat

pendidikan antara Madrasah dan Sekolah Umum.
Yang berimplikasi terhadap upaya peningkatan mutu
pendidikan di Madrasah. Karena itu IPNU mendorong
Kepada Pemerintah untuk menghapus diskriminasi antara

Page 406

��� Peraturan Organisasi & Pedoman Administrasi PP IPNU

KHAIRUL ANAM. HS
Sekretaris Jenderal

AHMAD SYAUQI
Ketua Umum

Madrasah dan Sekolah Umum dalam Kebijakan Strategis
Pendidikan Nasional.

5. Meminta kepada pemerintah untuk merealisasikan
kebijakan Wajib Belajar 12 tahun, sesuai dengan hak
dasar mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara
sesuai dengan UUD 1945.

Jakarta, 07 Maret 2010

Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Similer Documents