Download Prosedur Balik Nama Sertifikat Tanah dan Rumah PDF

TitleProsedur Balik Nama Sertifikat Tanah dan Rumah
File Size165.4 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 3

Pertahanan akan dilakukan pencoretan atas nama pemegang hak lama, untuk kemudian diubah

dengan nama pemegang hak baru.

Nama pemegang hak lama (penjual) didalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam,

serta diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang

baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang tersedia pada buku tanah dan sertifikat,

dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau

pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli dapat mengambil sertifikat yang

sudah atas nama pembeli, di Kantor Pertahanan Terkait.

Sumber: Tata Cara Mengurus Surat – Surat Rumah dan Tanah, hal 73-75

Penulis: Eko Yulian Isnur, S.H.

Penerbit: Pustaka Yustisia, 2008

1)Menggunakan Jasa PPAT

Setelah membuat akta jual-beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas akta jual-beli ke Kantor

Pertanahan, untuk keperluan balik nama sertifikat, selambat-lambatnya dalam tujuh hari kerja

sejak ditandatanganinya akta tersebut.

Berkas yang diserahkan meliputi :

a.Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli

b.Akta jual-beli PPAT

c.Sertifikat hak atas tanah

d.KTP pembeli dan penjual

e.Bukti pelunasan pembayaran PPh

f.Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2)Pembeli Mengajukan Sendiri

Dalam hal pembeli mengajukan sendiri proses balik nama maka berkas jual-beli yang ada di PPAT

diminta, untuk selanjutnya pembeli mengajukan permohonan balik nama ke Kantor Pertanahan,

dengan melampirkan :

a.Surat Pengantar dari PPAT

Page 4

b.Sertifikat Asli

c.Akta jual-beli dari PPAT

d.Identitas diri penjual, pembeli dan/atau kuasanya (melampirkan fotocopy KTP)

e.Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan kepada pihak lain

f.Bukti pelunasan SSBBPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

g.Bukti pelunasan SSP PPh (Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan)

h.SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan atau

tahun terakhir. Bila belum memiliki SPPT, maka perlu keterangan dari lurah/kepala desa terkait.

i.Izin Peralihan Hak, jika :

i.Pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas rumah susun yang didalam sertifikatnya

dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa, hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila

telah diperoleh izin dari instansi berwenang;

ii.Pemindahan Hak Pakai atas tanah Negara.

j.Surat Pernyataan calon penerima hak (pembeli), yang menyatakan :

i.Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah yang

melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah, menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan.

ii.Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah absentee

(guntai).

iii.Bahwa yang bersangkutan (pembeli) menyadari, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud di

atas tidak benar (poin i dan ii), maka tanah berlebih atau tanah absentee tersebut menjadi objek

landreform. Dengan kata lain, yang bersangkutan (pembeli) bersedia menanggung semua akibat

hukumnya, apabila pernyataan tersebut tidak benar.

Setelah permohonan dan kelengkapan berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, baik oleh

pembeli sendiri atau PPAT atas kuasa dari pembeli, maka Kantor Pertanahan akan memberikan

Page 7

Untuk proses perolehan selain jual beli seperti tukar-menukar, waris, hibah, yang menjadi dasar

perhitungan besarnya BPHTB adalah NJOP.

Dimana perhitungan besarnya BPHTB adalah nilai transaksi atau NJOP atau mana yang lebih besar.

Khusus untuk perolehan hak secara waris terdapat pengurangan berupa NPOPTKP yang lebih

besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh besarnya NPOPTKP untuk DKI

Jakarta adalah Rp. 350 juta.

Untuk lebih mudahnya dalam proses jual beli, para pihak yang terlibat sebaiknya mempercayakan

semua perhitungan dan proses-proses yang berkaitan kepada PPAT setempat.

Data Jual Beli

Harga Jual Rumah/Tanah : Rp 300.000.000,00

Harga Sesuai NJOP: : Rp 200.000.000,00

NJOPTKP : Rp 30.000.000,00

Pajak & Biaya Jual Beli

Pajak Penjual :

(PPh Final)

Rp15.000.000,00

(5% x Harga Jual)

Pajak Pembeli :

(BPHTB)

Rp13.500.000,00

5% x (Harga Jual – NJOPTKP/NPTKP)

PPN : Rp 30.000.000,00

Page 9

T R O U B L E S H O O T I N G

SYARAT-SYARAT BALIK NAMA SERTIFIKAT DAN

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK
POSTED BY HERIHARYANTO⋅ SEPTEMBER 17, 2012 ⋅ LEAVE A COMMENT

SYARAT-SYARAT BALIK NAMA SERTIFIKAT DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK

DARI HASIL BINCANG-BINCANG SAYA DENGAN SEORANG STAF DI KANTOR NOTARIS PPAT DI WILAYAH

SLEMAN YOGYAKARTA.

MENGENAI TATA CARA BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK

BELIAU MENJELASKAN SECARA MUDAH DAN GAMBLANG..

SYARAT-SYARAT BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH

DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SERTIFIKAT ASLI

Foto Copy KTP PENJUAL SUAMI + ISTRI

Foto Copy PENJUAL

Foto Copy KTP PEMBELI SUAMI + ISTRI

Foto Copy KK PEMBELI

Foto Copy SPPT / PBB TAHUN 2012 DAN 5 TAHUN TERAKHIR

BIAYA

 NOTARIS

BBN = + 1,5 JUTA (TERGANTUNG LUAS TANAH DAN PAJAK)

PNBP = PNBP + 350 RIBU

PAJAK-PAJAK BISA DI BAYAR SENDIRI ATAU DI URUSKAN NOTARIS

PPH (PAJAK PENJUAL) = HARGA JUAL x 5%

BPHTB (PAJAK PEMBELI) = HARGA JUAL  –  60 JT

CONTOH PEMBIAYAAN PAJAK

SAYA MENJUAL TANAH 305 M2 DENGAN HARGA HARGA 60JT

MAKA BIAYA PAJAK YANG HARUS DI KELUARKAN

PAJAK PENJUAL

Similer Documents